TIMES TANGERANG, JAKARTA – Ketua MPR RI Ahmad Muzani merespons positif gagasan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang mengusulkan agar Mosi Integral Natsir diperingati sebagai Hari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Usulan itu disampaikan dalam acara halal bihalal bersama keluarga besar Dewan Dakwah di Jakarta.

Mosi Integral yang diajukan Mohammad Natsir pada 3 April 1950 dikenal sebagai titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia. Melalui pidato politiknya di parlemen Republik Indonesia Serikat (RIS), Natsir menyerukan agar seluruh negara bagian dalam RIS kembali bersatu menjadi NKRI. Usulan itu diterima dan menjadi dasar pembubaran RIS pada 17 Agustus 1950.

"Hari Pancasila dan Hari Sumpah Pemuda selalu kita peringati, tapi Mosi Integral Natsir sering luput dari ingatan kita, padahal momen itu menjadi fondasi penting bagi lahirnya kembali NKRI," ujar Muzani.

Ia menjelaskan bahwa sejak kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, bentuk negara sempat berubah-ubah hingga terbentuk Republik Indonesia Serikat pada 1949, hasil dari Konferensi Meja Bundar. Namun bentuk federal ini dinilai kurang cocok dengan semangat persatuan bangsa yang telah dirintis sejak Sumpah Pemuda 1928 dan Proklamasi Kemerdekaan.

Muzani menambahkan, keputusan parlemen untuk kembali ke bentuk negara kesatuan bukanlah sesuatu yang mudah, mengingat perbedaan ideologi dan kepentingan antar fraksi kala itu. Namun semangat persatuan membuat berbagai pihak menyepakati usulan Natsir.

"Jika sistem federal RIS terus dijalankan, kemungkinan besar kita akan semakin terpecah berdasarkan wilayah. Natsir memiliki pandangan jauh ke depan. Ia melihat bahwa sistem tersebut justru berisiko mengancam keutuhan bangsa yang sedang kita bangun," jelas Muzani, yang juga Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

Menurutnya, gagasan menjadikan tanggal 3 April sebagai Hari Jadi NKRI patut dipertimbangkan sebagai bentuk penghormatan terhadap tokoh bangsa dan tonggak sejarah penting yang menyatukan kembali Indonesia setelah melewati masa transisi pascakemerdekaan. (*)