TIMES TANGERANG, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Kementerian Perhubungan segera menambah armada kapal penyeberangan dan mengaktifkan Pelabuhan Jangkar di Situbondo sebagai alternatif untuk mengurai antrean panjang di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi.

Kepala Dinas Perhubungan Jatim, Nyono, menyatakan Gubernur Khofifah Indar Parawansa telah mengirim surat resmi kepada Menteri Perhubungan pada Sabtu (26/7) malam. Surat tersebut akan dikirim secara fisik pada Senin, sementara komunikasi awal telah dilakukan melalui pesan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Hubla) dan ASDP.

“Penumpukan kendaraan, khususnya truk bertonase besar, sudah mengular hingga puluhan kilometer. Penambahan kapal dan pemanfaatan Pelabuhan Jangkar menjadi langkah mendesak untuk mengurai kemacetan,” ujarnya, Minggu (27/7).

Menurut Nyono, Pelabuhan Jangkar dapat difungsikan sebagai jalur alternatif dengan memprioritaskan truk bermuatan hingga 40 ton. Truk-truk tersebut akan diarahkan melalui jembatan timbang Sedarum, Pasuruan, sebelum menuju Pelabuhan Jangkar dan melintasi Alas Baluran. Namun, solusi ini perlu dukungan kapal feri berkapasitas besar untuk melayani rute Jangkar–Gilimanuk.

Saat ini, antrean di Pelabuhan Ketapang terjadi akibat berkurangnya jumlah kapal yang beroperasi pasca tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya pada 2 Juli 2025. Dari 15 kapal yang biasa melayani rute Ketapang–Gilimanuk, kini hanya enam unit yang beroperasi setelah evaluasi keselamatan ketat dari KSOP Tanjungwangi. Kapal LCT yang sebelumnya mampu mengangkut hingga 20 kendaraan kini dibatasi hanya lima unit per perjalanan karena penyesuaian beban dan ramp door.

“Bayangkan, dari 15 kapal kini tinggal enam, dan kapasitas angkutnya juga turun drastis. Ini yang membuat antrean truk berat semakin parah,” kata Nyono.

Pengelolaan Pelabuhan Ketapang berada di bawah PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, sementara izin operasi kapal berada di kewenangan Syahbandar Tanjungwangi dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Pemprov Jatim, meski tidak memiliki kewenangan langsung, tetap mendorong percepatan solusi karena menyangkut kelancaran logistik dan mobilitas masyarakat.

“Kami terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar penambahan kapal bisa segera terealisasi. Ini penting demi kelancaran distribusi barang dan pergerakan warga Jawa Timur,” tegas Nyono. (*)