TIMES TANGERANG, JAKARTA – Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan dimulainya fase kedua rencana gencatan senjata di Jalur Gaza. Fase lanjutan ini difokuskan pada demiliterisasi, pembentukan pemerintahan transisi teknokrat, serta rekonstruksi wilayah yang terdampak perang.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh Steve Witkoff melalui pernyataan resmi di platform X, Rabu. Ia menjelaskan bahwa fase kedua mencakup pembentukan pemerintahan transisi Palestina yang bersifat teknokrat di Gaza, melalui Komite Nasional Administrasi Gaza, serta dimulainya proses demiliterisasi penuh.

“Fase kedua membentuk pemerintahan transisi Palestina yang bersifat teknokrat di Gaza, yakni Komite Nasional Administrasi Gaza, serta memulai demiliterisasi penuh dan rekonstruksi,” ujar Witkoff.

Menurutnya, demiliterisasi meliputi perlucutan senjata seluruh personel bersenjata yang tidak berwenang. Langkah tersebut dinilai penting untuk menstabilkan situasi pascagencatan senjata dan menciptakan fondasi bagi pemerintahan sipil yang dapat berfungsi secara efektif.

Witkoff juga menegaskan bahwa Amerika Serikat mengharapkan Hamas mematuhi seluruh kewajiban yang telah disepakati, termasuk pemulangan segera sandera terakhir yang telah meninggal dunia.

“Kegagalan untuk mematuhi kewajiban tersebut akan membawa konsekuensi serius,” katanya, tanpa merinci langkah lanjutan yang akan diambil Washington apabila terjadi pelanggaran.

Dalam pernyataannya, Witkoff menyampaikan apresiasi kepada Turkiye, Mesir, dan Qatar atas peran mediasi yang dinilai krusial dalam mendorong kemajuan proses gencatan senjata di Gaza.

Sementara itu, sejumlah kelompok Palestina sebelumnya menyatakan dukungan terhadap pembentukan badan administrasi transisi untuk Gaza. Dukungan tersebut disampaikan dalam pernyataan bersama setelah pertemuan di Kairo yang digelar atas undangan pemerintah Mesir dan berada di bawah naungan Presiden Abdel Fattah al-Sisi, sebagaimana dilaporkan media pemerintah Al-Qahera News.

Kelompok-kelompok Palestina tersebut menekankan pentingnya langkah cepat agar badan transisi segera mengambil alih pengelolaan kehidupan sehari-hari di Gaza, termasuk penyediaan layanan publik penting. Mereka juga menyatakan bahwa badan tersebut akan bekerja sama dengan sebuah dewan perdamaian dan komite eksekutif guna mengawasi persetujuan serta pelaksanaan rekonstruksi wilayah.

Di sisi lain, warga Palestina menuduh Israel berulang kali melanggar gencatan senjata yang menghentikan perang di Gaza sejak Oktober 2023. Konflik tersebut dilaporkan telah menewaskan lebih dari 71.000 orang, sebagian besar perempuan dan anak-anak, serta melukai lebih dari 171.000 orang, menurut otoritas kesehatan Palestina.

Kementerian Kesehatan Gaza juga melaporkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, hampir 450 warga Palestina tewas dan lebih dari 1.200 lainnya terluka akibat serangan Israel. Israel turut dituduh menolak membuka kembali penyeberangan Gaza, meskipun Dewan Keamanan PBB pada November 2025 telah mengadopsi resolusi yang menyerukan gencatan senjata permanen, penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa hambatan, dan rekonstruksi Gaza. (*)