TIMES TANGERANG, TANGERANG – Saat ini, demokrasi sering kali terasa bising. Di media sosial, di jalanan, hingga di warung kopi, suara-suara kritis tidak pernah surut. Hormat setinggi-tingginya layak disematkan kepada para individu, mahasiswa, aktivis, maupun kelompok masyarakat sipil yang tidak lelah menjaga api kritik agar demokrasi tetap tegak. Tanpa suara mereka, kekuasaan mungkin melaju tanpa rem, menabrak rambu-rambu keadilan sesuka hati.

Namun, mari duduk sejenak dan merenung lebih dalam. Sebuah refleksi jujur di tengah hiruk-pikuk ini: Apakah cukup kita hanya berperan sebagai pemadam kebakaran yang sibuk berteriak ketika api kebijakan mulai membakar kesejahteraan rakyat?

Kritik itu mutlak penting. Tetapi, ada satu hal fundamental yang kerap luput dari perhatian, padahal jauh lebih krusial untuk diperjuangkan. Hal tersebut adalah nalar publik dalam menentukan siapa yang akan memimpin mereka di masa depan.

Selama ini, pola pikir pemilih sering kali terjebak pada kulit luar. Masyarakat mudah terpesona oleh sosok yang terlihat "berani". Sayangnya, masyarakat sering salah mengartikan keberanian. Seorang calon pemimpin yang lantang berteriak di podium, yang berani menantang arus dengan jargon-jargon nasionalisme semu, kerap dianggap sebagai "Ratu Adil". Padahal, keberanian tanpa kompetensi hanyalah kenekatan yang berbahaya.

Belum lagi soal janji. Menjelang pemilu, langit politik penuh dengan janji manis yang melayang bak layang-layang putus. Memberi janji adalah keahlian paling dasar seorang politisi. Jika masyarakat memilih pemimpin hanya karena ia pandai merangkai kata dan menebar harapan palsu, sebenarnya masyarakat sedang menggali lubang untuk diri sendiri.

Sudah saatnya masyarakat menaikkan standar. Pilihlah pemimpin bukan sekadar karena popularitas atau terlihat gagah, melainkan mereka yang benar-benar mampu. "Mampu" di sini bukan kata sifat kosong. Mampu berarti memiliki kapasitas intelektual dan emosional untuk mengurus negara yang rumit ini. 

Pemimpin yang paham bahwa negeri ini bukan hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga tentang manusia, alam, dan seisinya. Pemimpin yang sadar bahwa kebijakan ekonomi tidak boleh mematikan lingkungan, dan pembangunan tidak boleh menggusur kemanusiaan. Maka, pilihlah teknokrat yang berhati nurani, bukan sekadar orator yang pandai bersuara.

Ada satu aspek lagi yang sering dilupakan, dan ini mungkin adalah bagian paling gelap dari sistem demokrasi kita: Partai Politik. Sering kali, masyarakat terlalu fokus pada figur calon presiden atau kepala daerah, sampai lupa melihat kendaraan yang membawanya. Padahal, dalam sistem politik hari ini, petugas partai sering kali tidak bisa lepas dari bayang-bayang pemimpin partainya.

Oleh karena itu, edukasi politik harus menyentuh level ini. Jangan hanya lihat kandidatnya, tapi lihatlah ketua umum partai pengusung beserta koalisinya. Ini adalah indikator valid untuk memprediksi gaya kepemimpinan sang kandidat kelak.

Perhatikan baik-baik cara berpolitik ketua umumnya. 

Apakah ia memimpin partai secara demokratis atau otoriter? Apakah ia sering melakukan manuver transaksional atau teguh pada ideologi? Seorang calon pemimpin yang diusung oleh partai dengan ketua umum yang memiliki rekam jejak korup atau otoriter, besar kemungkinan akan tersandera kepentingannya saat menjabat nanti.

Masyarakat harus mulai melatih diri untuk skeptis terhadap koalisi gemuk yang tidak masuk akal koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan visi membangun bangsa, melainkan sekadar bagi-bagi kue kekuasaan. Jika hulunya sudah keruh, jangan harap air yang mengalir ke hilir akan jernih.

Terakhir, yang tak kalah penting adalah membedah rekam jejak partai secara utuh. Jangan hanya menilai partai saat baliho wajah caleg menyesaki trotoar menjelang pemilihan. Lihatlah tindakan mereka jauh sebelum masa kampanye. 

Di masa tenang, saat tidak ada kamera wartawan, apa yang mereka lakukan? Apakah mereka turun membantu rakyat saat bencana tanpa atribut partai yang mencolok, atau mereka hanya muncul lima tahun sekali dengan membawa paket sembako dan kalender?

Partai yang sehat adalah partai yang melakukan kaderisasi dan pendidikan politik secara berkelanjutan, bukan "partai event organizer" yang hanya sibuk saat pesta demokrasi dimulai.

Refleksi ini bukan untuk melemahkan semangat mereka yang gemar mengkritik. Justru sebaliknya, ini adalah ajakan untuk memperluas medan pertempuran. Mengkritik kebijakan yang salah adalah kewajiban, tetapi mendidik masyarakat agar tidak salah memilih adalah investasi jangka panjang.

Jika lelah terus-menerus berteriak memprotes kebijakan yang tidak pro-rakyat, maka cara terbaik menghentikannya adalah memastikan orang-orang yang membuat kebijakan tersebut tidak pernah duduk di kursi kekuasaan. Hal itu hanya bisa terjadi jika masyarakat, sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, cerdas dalam memilih.

Maka dari itu, mari ubah cara pandang. Berhenti terpesona pada kemasan, mulailah teliti pada isi. Berhenti hanya melihat wayang, mulailah mengamati dalang. 

Demokrasi bukan hanya soal siapa yang paling keras bersuara, melainkan soal siapa yang paling bijak menentukan masa depan bangsa. Perubahan tidak datang dari kotak suara semata, tapi dari nalar jernih yang menuntun tangan saat mencoblos. Inilah pekerjaan rumah masyarakat yang sesungguhnya.

***

*) Oleh : Muhamad Razbi Cipta Ilahi, Mahasiswa S1 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Pamulang.

*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id

*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia  untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.

*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]

*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.