TIMES TANGERANG, ACEH – Presiden Prabowo Subianto menyebut bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat sebagai tantangan besar pada tahun pertama kepemimpinannya. Hal tersebut disampaikan saat meninjau pembangunan jembatan bailey di Sungai Teupin Mane, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

Dalam keterangannya di hadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Bupati Bireuen Mukhlis Takabeya, Presiden menegaskan bahwa mandat kepemimpinan diberikan untuk menghadapi dan menyelesaikan persoalan, termasuk saat bencana melanda.

“Ini musibah dan tantangan. Kita semua masih satu tahun menjabat, tetapi kita dipilih untuk mengatasi kesulitan seperti ini,” kata Prabowo.

Peninjauan jembatan bailey Teupin Mane dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan akses darat yang terputus akibat banjir besar. Jembatan darurat dengan bentang sekitar 30 meter itu menjadi jalur vital penghubung Kabupaten Bireuen dan Takengon di Aceh Tengah.

“Diharapkan dalam waktu sekitar satu minggu jembatan ini bisa dibuka, lalu dilanjutkan pembangunan tiga jembatan lainnya ke arah Bener Meriah dan Takengon,” ujar Presiden.

Prabowo menegaskan pemerintah mengerahkan seluruh kemampuan untuk memulihkan konektivitas wilayah terdampak, terutama guna memperlancar distribusi logistik dan mobilitas masyarakat. Selain jembatan, Presiden juga menerima laporan terkait kerusakan infrastruktur lainnya, termasuk bendungan serta lahan pertanian warga.

“Bendungan yang jebol akan segera diperbaiki oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Sawah-sawah yang rusak juga akan direhabilitasi. Petani tidak perlu khawatir, karena pemerintah akan hadir untuk memperbaiki dampaknya,” tegasnya.

Status Bencana Nasional

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan dukungan agar bencana banjir bandang di wilayah utara Sumatera ditetapkan sebagai bencana nasional. Pernyataan tersebut disampaikan berdasarkan aspirasi masyarakat yang diterima partai melalui personel Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDIP di berbagai daerah terdampak.

Menurut Hasto, penetapan status bencana nasional penting untuk membangun kesadaran bersama serta memperkuat upaya mitigasi dan penanganan secara terpadu. Ia menilai langkah tersebut dapat menjadi landasan dukungan politik bagi pemerintah dalam mempercepat penanggulangan bencana.

Selain penanganan darurat, Hasto menekankan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Ia menilai banjir bandang di Sumatera menunjukkan adanya persoalan serius dalam pengelolaan tata ruang dan alih fungsi lahan.

“Kayu-kayu yang hanyut saat banjir menjadi indikator bahwa ada kebijakan yang tidak terkendali. Perbaikan harus dilakukan dari hulu hingga hilir, mulai dari kebijakan hingga partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Hasto menambahkan, PDIP mendorong penguatan kebijakan perlindungan lingkungan, termasuk moratorium hutan dan pengendalian alih fungsi hutan, guna mencegah bencana serupa terulang di masa mendatang. (*)