JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melihat kinerja Kabinet Merah Putih saat ini berlangsung dengan sangat baik, solid, dan penuh kekompakan.

Pernyataan itu disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO), Hasan Nasbi, menanggapi berbagai spekulasi publik terkait kemungkinan perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang belakangan ramai dibicarakan.

“Presiden merasakan bahwa kabinet saat ini sangat solid, sangat kompak,” kata Hasan dalam konferensi pers di Kantor PCO, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

Menurut Hasan, Presiden Prabowo mengapresiasi kerja keras para menteri dan pimpinan lembaga yang dinilai mampu membangun semangat kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan roda pemerintahan.

Baca juga

Ini Juru Kunci Lima Besar Pasar Smartphone Indonesia 2025, Pangsa Pasar Hanya 15 Persen

“Beliau menyampaikan terima kasih atas kerja sama seluruh anggota kabinet, yang dianggap telah bekerja dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati, dan membentuk tim yang padu antar-kementerian,” jelasnya.

Hasan menggambarkan Presiden Prabowo layaknya seorang kapten kesebelasan yang merasa timnya bermain dalam satu irama. Tidak ada kementerian yang bekerja sendiri-sendiri, melainkan semua saling bahu-membahu menyelesaikan tugas-tugas negara.

Terkait wacana reshuffle, Hasan menegaskan bahwa hal itu sepenuhnya merupakan hak prerogatif Presiden. Hingga saat ini, tidak ada arahan atau isyarat khusus dari Kepala Negara, baik dalam forum resmi maupun rapat internal, mengenai rencana perombakan jajaran kabinet.

Ia juga menyebut bahwa diskusi publik soal kemungkinan reshuffle merupakan hal yang wajar dalam demokrasi, namun Presiden saat ini merasa tidak ada urgensi untuk itu.

Baca juga

Pahala Tarawih Malam ke-22 Ramadan, Dijanjikan Selamat dari Kegelisahan saat Kiamat

“Presiden menyadari bahwa di luar sana orang bisa berspekulasi soal reshuffle, tapi bagi beliau, kabinet hari ini sudah sangat solid dan bekerja dengan kompak,” tandas Hasan.

Sebelumnya, pada pertengahan Juli, Presiden Prabowo sempat menyatakan bahwa reshuffle bisa saja dilakukan jika ada menteri yang dinilai lamban dalam mengambil keputusan penting. Namun untuk saat ini, belum ada sinyal lanjutan terkait hal tersebut. (*)