TIMES TANGERANG, JAKARTA – Keberangkatan Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S. untuk menunaikan ibadah umrah di tengah bencana banjir bandang dan longsor di Aceh terus menuai polemik. Keputusan tersebut mendapat sorotan publik, penegasan dari Gubernur Aceh, kritik dari mahasiswa, hingga berujung sanksi politik dari partai pengusung.

Kontroversi ini mencuat seiring meningkatnya jumlah korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera, dengan Provinsi Aceh menjadi daerah paling terdampak.

Aceh Catat Korban Jiwa Tertinggi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan lonjakan signifikan korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di tiga provinsi di Sumatera. Hingga Sabtu (6/12/2025) sore, jumlah korban jiwa tercatat mencapai 914 orang, meningkat 47 jiwa dibandingkan sehari sebelumnya.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebutkan, Provinsi Aceh mencatat angka korban jiwa tertinggi, yakni 359 orang. Disusul Sumatera Utara dengan 329 korban jiwa, serta Sumatera Barat sebanyak 226 orang.

Tingginya angka korban tersebut menempatkan Aceh dalam situasi darurat kemanusiaan dan menjadi latar utama menguatnya kritik terhadap perjalanan umrah Bupati Aceh Selatan.

Gubernur Aceh: Tidak Ada Izin Umrah

Gubernur Aceh Muzakir Manaf. (ANTARA/HO-Humas Pemprov Aceh)

Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem menegaskan dirinya tidak pernah memberikan izin kepada Mirwan untuk melaksanakan ibadah umrah pada masa tanggap darurat bencana.

“Tidak saya teken surat izinnya. Walaupun Mendagri teken, itu urusan lain,” ujar Mualem di Banda Aceh, Jumat (5/12).

Ia juga mengingatkan seluruh pejabat di Aceh agar menunda perjalanan ke luar daerah, apalagi ke luar negeri, selama penanganan bencana masih berlangsung.

“Untuk sementara jangan pergi ke mana-mana. Fokus tangani rakyat,” kata Mualem.

Surat Ketidaksanggupan dan Keberangkatan Umrah

Polemik semakin menguat setelah diketahui Mirwan sebelumnya menerbitkan surat ketidaksanggupan menangani tanggap darurat banjir dan longsor. Surat bernomor 360/1315/2025 tersebut diterbitkan pada 27 November 2025.

Dalam surat itu, Pemkab Aceh Selatan menyatakan sebanyak 11 kecamatan terdampak banjir dan sejumlah infrastruktur mengalami kerusakan berat. Namun lima hari kemudian, pada 2 Desember 2025, Mirwan justru berangkat ke Arab Saudi bersama keluarganya melalui Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh.

Keputusan tersebut menuai kecaman karena pada saat bersamaan masih terdapat warga yang bertahan di tenda pengungsian.

Gerindra Copot Mirwan dari Jabatan Partai

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra merespons polemik tersebut dengan memberhentikan Mirwan dari jabatannya sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan.

“Kami memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan sebagai Ketua DPC Gerindra Aceh Selatan,” kata Sekretaris Jenderal DPP Gerindra Sugiono dalam keterangan tertulis, Jumat (5/12).

Sugiono menyebut keputusan itu diambil setelah DPP menerima laporan terkait sikap dan kepemimpinan Mirwan di tengah situasi bencana. Namun, DPP tidak merinci sejak kapan pemberhentian tersebut efektif berlaku.

Klarifikasi Pemkab Aceh Selatan

Sejumlah warga melintas di dekat puing-puing yang terbawa arus banjir di kawasan Desa Bukit Tempurung, Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Rabu (3/12/2025). (ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas)

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memberikan klarifikasi atas keberangkatan bupati tersebut. Pelaksana Tugas Sekda Aceh Selatan Diva Samudra Putra menyatakan, umrah dilakukan setelah Mirwan turun langsung ke lapangan dan memastikan penanganan bencana berjalan.

Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Pemkab Aceh Selatan Denny Herry Safputra menambahkan, kondisi wilayah dinilai telah relatif stabil, khususnya di kawasan Bakongan Raya dan Trumon Raya.

“Bupati dan istri sudah beberapa kali turun ke lokasi, menyalurkan logistik, dan memastikan masyarakat mendapat perhatian pemerintah,” katanya.

Pemkab juga mengklaim sebagian pengungsi telah kembali ke rumah masing-masing dalam beberapa hari terakhir.

Kritik Mahasiswa dan Sorotan Publik

Kritik tajam datang dari Ketua Umum PC Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Aceh Selatan, Heriadi. Menurutnya, keberangkatan umrah di masa darurat mencerminkan minimnya sensitivitas terhadap penderitaan warga.

“Pemimpin seharusnya hadir di garis depan saat rakyat mengalami musibah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa dalam kondisi bencana besar dengan korban jiwa ratusan orang, masyarakat tidak hanya membutuhkan bantuan logistik, tetapi juga kehadiran langsung dan kepemimpinan moral dari kepala daerah.

Polemik Masih Berlanjut

Dengan Aceh mencatat korban jiwa tertinggi dalam rangkaian bencana di Sumatera, polemik keberangkatan Bupati Aceh Selatan belum mereda. Kasus ini terus memicu perdebatan publik mengenai etika kepemimpinan, tanggung jawab pejabat publik, serta prioritas seorang kepala daerah di tengah krisis kemanusiaan. (*)